WALANTARA : Usaha pertambangan mineral dari alam harus memiliki izin

  • Bagikan
Didampingi Bendahara WALANTARA Sumut Chalik pandia, SH, STh, dan Penasehat WALANTARA Sumut KRT DR Ir Edi Maryatama Lubis, SH, MM, MH, Ketua WALANTARA Sumut, M. Safri Brahmana ketika di wawancarai terkait izin usaha pertambangan. (Foto: Derry/tim/valito.id)
banner 468x60

VALITO.ID | MEDAN | Terkait usaha pertambangan mineral dari alam, baik itu emas, timah, batu bara, batu dolomit, batu, pasir, tanah uruk harus mengantongi izin dari dinas terkait. Hal itu sesuai UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan, yang bilamana ada usaha yang tidak mengantongi izin namun tetap melakukan aktivitas pertambangan dimaksud, maka pelaku uasahan tersebut dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda sampai seratus miliar Rupiah.

Serta pada pasal 161 sangsi bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemanfaatan, pengangkutan, penjualan yang dihasilkan dari usaha yang tidak berasal dari usaha yang tidak memiliki izin dari instansi terkait, dapat di pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp 100.000.000.000,- Dan apabila kegiatan pertambangan dengan sengaja telah melakukan kerusakan ekonomi sistem hutan, maka pelaku usaha dapat dikenakan pasal 78 UU No 41 tahun 1999 dengan ancaman pidana kurungan samai 10 tahun dan denda 5 Miliar Rupiah.

banner 336x280

Didampingi Bendahara Wahana Lingkungan Alam Nusantara (WALANTARA) Sumut Chalik Pandia, SH, STh, dan Penasehat WALANTARA Sumut KRT DR Ir Edi Maryatama Lubis, SH, MM, MH, Ketua WALANTARA Sumut, M. Safri Brahmana menerangkan, bahwa para penyidik penegak hukum baik itu Polri dan penyidik pegawai negeri sipil dari Dinas Pertambangan dan Kehutanan serta Dinas Lingkungan Hidup, harus serius dan tegas dalam melaksanakan tugasnya.

Diminta kepada diminta dinas terkait harus melakukan kajian AMDAL terlebih dahulu sebelum mengeluarkan izin, serta melakukan evaluasi terkait izin yang sudah di keluarkan, dikarenakan dikhawatirkan izin penambangan tidak sesuai dengan areal penambangan yang diberikan izin. Maka harus diperiksa secara masif, kata M Safri menutup kalimatnya penuh makna. Senin, (27/7) di Kota Medan.

Pewarta : Derry/Tim

Editor : Arif

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan