banner 728x250

Terkait Perda pemekaran 4 dusun di Labura, Kabag Hukum Pemkab Labura: Tidak ada Perda soal itu

  • Bagikan
banner 468x60

LABUHANBATU UTARA | VALITO.ID | Informasi yang dikutip, bahwa eks Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Bangkit Hasibuan memaparkan perihal pemekaran 4 dusun di desanya tidak pernah di rapatkan di desa.

‘’Saya heran kok bisa empat dusun di desa saya bisa di mekarkan, padahal waktu itu saya selaku Wakil  Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Tanjung Pasir  tidak pernah rapat untuk membahas tentang pemekaran dusun itu,’’ katanya, Senin (4/5).

banner 336x280

“Anehnya lagi, kok bisa ada honor staf kepala dusun di anggarkan dalam Perdes Desa Tanjung Pasir sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Tanjung Pasir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjung Pasir Anggaran Tahun 2019  sementara yang saya ketahui tak pernah ada yang namanya staf Kepala Dusun,’’ ucap Bangkit.

‘’Paling lucunya, kemarin ada beberapa kadus yang diberhentikan oleh Kades dan selayaknya mereka menerima honor sebesar 4.020.000,. (empat juta empat puluh ribu rupiah),  namun mereka tidak menerima sebesar  itu dengan alasan dipotong oleh Kepala Desa katanya untuk honor kadus  yang baru dan  termasuk untuk honor kadus yang baru  dimekarkan,’’ jelasnya.

Terkait hal tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi Kabag Hukum Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura), Zahida Hafani, SH mengenai perihal Perda Labura tentang pemekaran dusun.

Zahida menjelaskan bahwa hal tersebut belum ada.

“Perda kita tidak ada soal itu, kalau itu konfirmasi saja ke Dinas PMD,’’ ucap Zahida.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Labura, H Sofyan Yusman M.Si ketika dikonfirmasi tanggapannya atas pemekaran dusun di Desa Tanjung Pasir tersebut, belum dapat menanggapi hal tersebut. Melalui pesan Whatsapp, tidak membalas sama sekali padahal kiriman pesan, walau sudah ceklis atau centang dua berwarna biru bertanda pesan sudah dibaca.

Tak hanya itu, Kades Desa Tanjung Pasir, Sartono ketika di konfirmasi enggan memberikan klarifikasi dan tanggapannya kepada wartawan meskipun pesan Whatsapp sudah dibacanya.

Begitu juga dengan Nursiah Hasibuan selaku orang yang pernah menjabat sebagai Sekdes Desa Tanjung Pasir kala itu,  tidak juga memberikan komentar pada saat media mengirim pesan ke No Whatsapp-nya.

Sementara Suherman Siagian, SE, M.Si selaku Camat Kualuh Selatan ketika di berikan pertanyaan tentang pemekaran dusun tersebut mengatakan tidak mengetahuinya.

“Aku telusuri dulu par, karena selama aku camat Kualuh Selatan belum ada pemekaran dusun. Itu mungkin sudah lama par. begitu pun tetap aku cari yo par,” kata Suherman.

Kilas balik, bahwa pemekaran 4 dusun ini tidak memiliki petunjuk dari Perda Labura. Pada faktanya Kepala Desa Sartono dan Kades Tanjung Pasir telah menambah jumlah dusun di desanya. 

Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 16 berbunyi, untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 Ayat (1)

Pedoman Menteri Dalam Negeri mengenai pembentukan Dusun dalam Desa ditetapkan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Faktor manusia/jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat.
  2. faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wilayah, keseimbangan antara organisasi dan luas wilayah, dan pelayanan;
  3. dan lain sebagainya.

Adapum Dusun yang dimekarkan itu ialah :

  1. Dusun Tanjung Pasir Pekan
  2. Dusun Kampung Tengah
  3. Dusun Sukajadi 1
  4. Dusun Kampung Medan.

(Darwin Marpaung)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan