banner 728x250

Terkait Dwi Fungsi Polri pada rezim Jokowi, mahasiswa nyalakan 1000 lilin

  • Bagikan
Beberapa mahasiswa menyalakan 1000 lilin depan Istana Negara RI terkait Dwi fungsi Polri. Mahasiswa yang mengatas namakan Forum Mahasiswa dan Pemuda Nasional Indonesia. (Foto: ART/valito.id)
banner 468x60

VALITO.ID | JAKARTA | Beberapa mahasiswa menyalakan 1000 lilin depan Istana Negara RI terkait Dwi fungsi Polri. Mahasiswa yang mengatas namakan Forum Mahasiswa dan Pemuda Nasional Indonesia itu di ketuai oleh Octafiany.

“Dwi Fungsi ABRI sudah selesai, namun aneh bin ajaib timbul lagi dwi fungsi yang mirip dan dikenal sebagai dwi fungsi Polri. Semakin hari semakin terlihat bahwa Polri sekarang ini di istimewakan dalam rezim pemerintahan Jokowidodo,” kata Octafiany, Senin, (27/7) di Jakarta Pusat.

banner 336x280

“Polri sekarang berbondong-bondong menduduki jabatan-jabatan sipil dan strategis yang ada di Indonesia ini. Kalau di bedah satu-satu dalam UU No.2 tahun 2022 tentang Polri, banyak aturan sekarang yang kesampingkan dengan alasan ini dan itu, bukannya pada pasal 4 UU No 2 tahun 2002 menyebutkan.  “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

“Keadaan saat ini polisi malah digiring menduduki jabatan-jabatan strategis yang tidak ada hubungannya dengan dengan tujuan awal kepolisian. Pasal 13 di UU No 2 Tahun 2002 lagi-lagi di sebutkan bahwa, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Andre Wakil ketua.

“Tapi mengapa sekarang santer terdengar dwi fungsi Polri??, cukuplah menggiring Polri masuk ke jabatan-jabatan yang tidak seharusnya diduduki Polri dan terutama untuk masuk ke Polri tersebut ada sumpah yang melekat pada dirinya masing-masing,” tambahnya.

“Sudah saat pemerintah stop memberikan keistimewaan-keistimewaan yang tidak seharusnya diberikan yang dapat memancing TNI meminta perlakuan serupa. Yang harus diubah dan dikembalikan adalah supremasi sipil yang terwujud di bumi demokrasi yaitu di Indonesia,” tutupnya.

Pewarta : ART

Editor : Arif

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan