Sekda Labuhanbatu diganti dan dilantik diam-diam

  • Bagikan
Pelantikan Sekda Labuhanbatu, M Yusuf Siagian. (Zainul/valito.id)
banner 468x60

VALITO.ID | LABUHANBATU | Isu pergantian Sekretaris Daerah beberapa hari ini di kalangan pegawai terbukti. Adanya informasi pelantikan oleh Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunte ST, MT. Acara prosesi pelantikan terkesan diam -diam hanya segelintir OPD di lingkungan Pemkab Labuhan batu.

Salah seorang Kepala Dinas membenarkan telah terjadi pergantian Sekretariat Daerah Ahmad Muflih SH, MH kepada Ir M Yusuf Siagian MM Selasa (18/8/2020) di ruang. Dan pelantikan ini dilakukan Bupati di ruang data.

banner 336x280

Uda di lantik pak Yusuf jadi Sekda, besok uda mulai aktif, saya rasa pak sekda baru, terangnya meminta namanya di rahasiakan.

Itu juga di benarkan salah seorang staf yang berkerja di sekretariat kantor bupati bahwa adanya pergantian dari pucuk pimpinan sekretaris daerah. Menurutnya kondisi ini bukan masalah baru dalam aparat pemerintah. Tetapi kalau melihat proses ini kesan seperti aneh. Biasanya bila ada pelantikan terutama setingkat sekda pasti ramai tamu atau papan ucapan selamat.

Awak aja tadi awal nggak percaya ada pelantikan, biasanya ada keluarga yang datang, atau papan bunga ucapan selamat, tuturnya.

Pelantikan M Yusuf Siagian kembali menjadi Sekda juga terlihat di beberapa postingan ucapan selamat. Karena sejak beberapa tahun ini kasus pemberhentian Sekretariat Daerah M Yusuf Siagian di masa kepemimpina H Pangonal Harahap menjadi polemik dan kerap di share di Face book tentang kemenangan M Yusuf Siagian lewat jalur PTUN.

POIN RISALAH ini berupa
Adapun poin-poin risalah mediasi eksekusi yang disampaikan ketua PTUN yakni pertama. putusan sudah seharusnya dijalankan. Kedua, dengan sendirinya H Muhammad Yusuf Siagian kembali menjadi Selda karena sesuai putusan PTTUN Sumut yang menyatakan, SK Penjatuhan Sanksi disiplin berupa pembebasan dari jabatan Tinggi Pratama (Sekda) dinyatakan, tidak sah.

Karena penjatuhan jenis sanksi itu bukan kewenangan bupati, maka otomatis jabatan H Muhamnad Yusuf Siagian sebagai Sekda kembali dengan sendirinya. Ketiga, terhadap Sekda saat ini yang sudah ada, harus diberhentikan bupati karena Surat Keputusan Pengangkatan H Muhammad Yusuf Siagian sebagai Sekda masih berlaku dan melekat pada dirinya.

Keempat, dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini dan karena Surat Keputusan Pengangkatan M Yusuf Siagian sebagai Sekda saat ini, tidak sah dan melanggar hukum.
Kelima, jika Sekda sekarang melakukan gugatan kepada Bupati juga karena dicopot Bupati, silahkan saja karena itu hak setiap orang untuk menggugat dan itu adalah risiko pejabat apabila digugat karena putusan harus dijalankan dan secara hukum H Muhammad Yusuf Siagian masih Sekda.

Keenam, PTUN tidak bisa memaksa bioati untuk menjalankan putusan akan tetapi mengawasi agar putusan dijalankan dan terhadap bupati yang tidak mau menjalankan putusan akan diberikan sanksi PP Nomor 48 dan PTUN akan menjalankan tugasnya sampai meminta presiden agar memerintahkan bupati menjalankan putusan tersebut.

Ketujuh, sesuai permintaan kami memberikan waktu kepada bupati agar menjalankan putusan tersebut paling lama 7 hari.

Sedangkan jabatan Sekretaris Daerah Ahmad Muflih SH, MH menurut salah seorang narasumber adalah hasil dari lelang jabatan.

Salah seorang sumber Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menerangkan proses pelantikan itu berdasarkan pengajuan dari pemkab melalui Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan. Dan SK pengangkatan itu berdasarkan surat dari gubernur juga surat mendagri agar menindak lanjuti putusan yang ada.

Untuk lebih jelasnya tanyakan kekabid pengadaan dan pansiun, tuturnya.

Pewarta: Zainul Hasibuan 

Editor: Arif

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan