banner 728x250

Polemik Seputar TPP, BPK butuh tanda tangan untuk keterangan adanya hutang TPP

  • Bagikan
Indra Sila, selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
banner 468x60

LABUHANBATU | Terkait adanya keluhan para ASN tentang dana TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) Tahun 2020 selama 3 bulan yakni Oktober, November, Desember yang belum di bayarkan tetapi mereka di suruh menanda tangani seolah telah menerima dana TPP.

Hal itu di katakan Indra Sila, selaku Kepala Badan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa penanda tanganan yang di minta kepada ASN bertujuan untuk melengkapi pemberkasaan di karena kan adanya pemeriksaan BPK .

banner 336x280

“Iya, memang di minta tangan tentang TPP, inikan untuk laporan ke BPK yang lagi sedang melakukan audit,” terangnya, Rabu (5/Mei/2021) seusai mengikuti acara penetapan Bupati dan Wakil Bupati di gedung DPRD.

Di jelaskan Indra lebih lanjut, bahwa untuk membuktikan bahwa pemkab Labuhanbatu telah menganggarkan TTP yang di atur dalam Peraturan Bupati tentang TPP. Namun keterbatasan Dana untuk pembayaran tambahan tersebut dana pemkab tidak mencukupi dan akhirnya terjadi hutang. Sehingga laporan untuk audit BPK perlu bukti berupa tanda tangan penerima.

“Itu untuk laporan audit BPK , bahwa pemkab punya tanggungan hutang, jadi kita menunggu hasil audit apa perintah BPK, “Tuturnya secara rinci.
Namun bila ad polemik yang seolah bahwa penanda tangan TPP yang 3 bulan belum di bayar seolah sudah di bayar, itu wajar dan inilah proses yang sebenarnya, Pungkasnya.
Salah seorang ASN saat di konfirmasi apakah sudah membubuhkan tanda tangan untuk laporan TPP bulan 10,11,12 tahun 2020 meskipun belum ada menerima tunjangan tersebut.
Dengan gamblang ASN tersebut menjawab, sudah dan memamg ada keraguan saat akan membubuhkan tanda tangan tetapi juga berharap agar dana TPP bisa di cairkan.
“Sudah tanda tangan awak bang, tetapi ya itu, uangnya belum ada saya terima,”Tuturnya seraya minta namanya jangan di publikasikan Rabu (5/Mei) di pelataran Mesjid Haji Ujung Bandar.
Sementara itu Abdul Karim Hasibuan salah seorang Pimpinan Dewan di minta tanggapanya terkait TPP selama3 bulan yang belum di terima ASN ,mengatakan bahwa saat pengajuan APBD tahun 2020 sudah di anggarkan dan kalau ini belum di bayarkan kita akan coba tanyakan apa masalahnya.
Kalau ada keresahan ASN yang telah membubuhkan tanda tangan seolah telah menerima hak mereka kita nanti coba tanyakan ke pemkab. Karena ini baru saya dengar dari rekan media.

“Kita akan tanyakan apa alasan mereka meminta tanda tangan,” tuturnya.

Pewarta: Rico

Editor: Zainul Nasti

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan