Persekongkolan pemerintah dan perusahaan sawit

  • Bagikan
Kantor Pertamina. (Art/valito.id)
banner 468x60

VALITO.ID | DKI JAKARTA | Youth Enviroment Institute masih konsisten dengan pembahasan Biodiesel D100 program baru Pertamina. Dengan membuat diskusi berthema Tolak Biodiesel D100, Selamatkan Hutan Indonesia. Kamis, 10/09/20 melalui ViaZoom.

I Ngurah Suryawan mewakili Antropolog mengatakan bahwa di Papua terjadi eksploitasi besar besaran Sumber Daya Alam, hutan di tebang, hal ini karena ada kekuatan pemerintah di balik perusahaan, yang berkedok investasi yang akan mensejahterakan masyarakat papua, padahal sejatinya cuma mencari keuntungan semata.

banner 336x280

Yang di rugikan adalah masyarakat adat Papua, hutan mereka hilang dan mereka tidak dapat apapun, saat ini proyek eksploitasi sangat massif tentu hal ini akan sangat merugikan masyarakat,” ucap I Ngurah.
 
Agapitus, mewakili Dewan Daerah WALHI Kalimantan Barat mengatakan jika masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit tidak merasakan manfaat sawit, malah merugikan.

Lahan di Kalbar sudah di buka 4 juta hektar, yang ekstensing 1 juta hektar, kelompok kapitalis mendapat fasilitas untuk membuka dan mengekploitasi hutan, sedangkan masyarakat tidak ada apa-apa, di laman kinipan pemerintah memfasilitasi perusahan untuk membuka lahan sawit, ini sangat ironi. Jika hutan tdak ada lagi akan menjadi persoalan di besar di masa yang akan datang, jelas Agapitus.
 
 
Sementara, Juliano, mewakili Y.E.I menerangkan terlebih dengan di bentuknya lembaga BPDP Kelapa Sawit, yang mana hal tersebut melihat jelas keberpihakan pemerintah kepada indutri sawit, yang jelas jelas merusak lingkungan.

Berarti selama ini pemerintah berpihak kepada perusahaan, kepada oligarki kelapa sawit semata?. Lucunya lagi pemerintah membentuk sebuah lembaga yang langsung di bawahnya yaitu Badan Restorasi Gambut yang di ketuai Nazier fuad, yang bertugas menangani lahan gambut yang rusak dan terbakar akibat pembukaan kelapa sawit, dan baru baru ini pemerintah membentuk BPDLH badan pengelola dana lingkungan hidup, yang mana ini hanya mubazir saja karena Kementrian KLHK telah membpunyai Lembaga Tersendiri yang mengurusi pembiayaan soal lingkungan.

Kalo kita Tarik benang merahnya Di satu sisi pemerintah melindungi industri kelapa sawit yang merusak hutan ,tapi di sisi lain pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membangun kembali hutan, aneh memang ,dia yg mengizinkan dan melindungi perusak hutan, dia juga yg membangunnya kembali
Siapa yg menjadi korban, yaitu rakyat terutama masyarakat adat yang hutannya diambil,” kata Juliano.
 
Dilain sisi, Efendi Buhing, mewakili Ketua adat Laman Kinipan mengatakan bahwa dampak dari ekspansi sawit sudah sangat berasa di Lamandau, yaitu hilangnya satwa yang biasa di buru hilang dan hutan rusak, setelah itu dampak sosial masyarakat di adu domba oleh perusahan antara yang pro dan kontra, sehingga terjadi perpecahan di masyarakat

Dampak alam lebih berasa lagi, kekeringan dan banjir melanda desa kami akibat ekspansi sawit besar besaran, dan ini terjadi sejak 2016 sampai sekarang,” ucap Efendi Buhing.

Pewarta: Art

Editor: Arif

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan