Pemkab Labusel sampaikan aturan terbaru Permendagri terkait Pencetakan dan Legalisasi Dokumen Kependudukan ke Lembaga Pemerintah/Swasta dan seluruh masyarakat

  • Bagikan
Surat edaran Bupati Labuhanbatu Selatan dari Permendagri.
banner 468x60

VALITO.ID | LABUHANBATU SELATAN | Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan hari ini menyampaikan aturan terbaru Permendagri terkait Pencetakan dan Legalisasi Dokumen Kependudukan ke Lembaga Pemerintah/Swasta dan seluruh masyarakat. Dan diketahui bahwa aturan tersebut telah diterapkan, Kamis, (2/7), di Kotapinang.

Diketahui, bahwa penyampaian surat edaran tersebut berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

banner 336x280

Berikut beberapa penyampaian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Permendagri Nomor 109 kepada pihak Lembaga Pemerintahan dan Swasta serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1. Bahwa pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 yang salah satu substansinya memuat amanat perubahan spesifikasi blanko Dokumen Kependudukan (kecuali KTP Elektronik dan Kartu Edentitas Anak) untuk Pencetakan Dokumen Kependudukan menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram warna putih.

2. Bagi daerah yang sudah habis persediaan blanko Dokumen Kependudukannya, tidak perlu melakukan pengadaan lagi, dapat langsung mencetak atau menerbitkan Dokumen Kependudukan yang telah ditanda tangani elektronik atau memakai BARCODE dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram warna putih.

3. Diberitahukan kepada seluruh Lembaga Pemerintah/Swasta serta seluruh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa penerbitan Dokumen Kependudukan (kecuali KTP Elektronik dan Kartu Edentitas Anak) terhitung mulai tanggal 12 Mei 2020 pengajuan permohonan cetak Kartu Keluarga dicetak/diterbitkan dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 80 gram warna putih.

4. Berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 yang salah satu substansinya memuat amanat pendokumentasian Dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan barcode dan KTP Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir, dikarenakan bagi pengguna kepentingan Dokumen Kependudukan dimaksud bisa secara langsung untuk scan barcode yang sudah ada.

Pewarta: Arif
Editor: Sri Tharani

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan