Milyaran dana RSU Rantauprapat belum masuk kas

  • Bagikan
Gedung RSU Rantauprapat. (Zainul/valito.id)
banner 468x60

VALITO.ID | LABUHANBATU | Dana segar untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Rantauprapat yang semestinya masuk kas dan dapat di kelola sesuai kebutuhan belum dapat terwujud. Karena dana tersebut belum utuh masuk ke kas RSU. Dari data yang diperoleh, ada sekitar 33 milyar lebih dana tersebut masih di pihak lain termasuk Pemkab Labuhanbatu.

Diketahui, jika RSU adalah bagian dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD.

banner 336x280

Terkait hal tersebut, Pimpinan Cabang BPJS, Yufi ketika di konfirmasi tentang adanya tunggakan yang sebelum ada tertera dikertas laporan yang tercantum piutang di RSU Rantauprapat Tahun 2019 mengatakan, bahwa semua sudah di bayar.

Point 26 bukan BPJS, dan semua sudah di bayar, itukan Tahun 2019, jawabnya melalui via Whatapps.

Menyikapi ada piutang belum masuk ke kas RSU, rekan media coba mengkonfirmasi bagian Bendahara Penerima, Erni. Dalam penjelasannya ada beberapa point yang tertera di lembaran data yang ada pada rekan media tentang tunggakan BPJS, Askesda, Jampesal, Jasa raharja.

Menurut Erni, bahwa piutang BPJS Tahun 2019 sudah di bayar di bulan April 2020. Hanya piutang Askesda dan Jampersal yang belum di bayar.

Kalau BPJS tahun 2019 sudah di bayar semua, tetapi Askesda dan Jampersal untuk tahun 2019 memang belum di bayar, terangnya di ruang kerja.

Erni juga menambahkan, bahwa untuk klaim pembayaran tahun 2020 dari BPJS dan Jasa Raharja juga masih ada. Alasan ini karena masih dalam proses pemberkasan dan untuk jasa raharja adanya pergantian pimpinan.

Total yang masih dalam hitungan piutang berkisar Rp 7.294.226.322 piutang Askesda dan Jampersal, rincinya.

Erni seraya menambahkan bahwa catatan piutang bertotal 33 milyar yang di perlihatkan rekan media di layar Smartphone. Menurutnya, itu catatan lama, sebelum Bulan April dan meskipun data tersebut ada kesamaan nominal yang tercatat di buku yang di perlihatkan kepada rekan media.

Mungkin catatan itu sebelum ada pelunasan dari BPJS, sampainya.

Sementara dilain sisi, Sekretaris Daerah Labuhanbatu, Ahmad Muflih SH, MM yang juga selaku Dewan Pengawas RSU Rantauprapat saat di konfirmasi tentang adanya piutang yang masih menunggak belum masuk ke kas yang piutang tersebut berasal dari Askesda yang bersumber dari Anggaran APBD serta Jampersal yang dana dari DAK non fisik program nasional yang di kelola Dinas Kesehatan. Karena informasinya bahwa Dana Jampersal menjadi piutang Di RSU akibat laporan ke pusat tidak terpenuhi sehingga dana tidak bisa di kucurkan.

Muflih belum dapat memberikan jawaban meskipun sudah ada tanda baca ceklis biru di info pesan Whatapps yang di kirim rekan media.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ahmad Muflih SH, MM saat kembali di konfirmasi mengenai adanya piutang yang belum di bayar termasuk Pemkab sendiri mengakui memang ada hutang Pemkab yakni Askesda dan mengenai Jampersal adalah program nasional yang di kelola Dinas Kesehatan namun pembayaran yang mereka ajukan tidak di penuhi oleh Kementerian dan akan di bayar Pemkab melalui APBD.

Hutang itu akan tetap kita bayar, Askesda dan Jampersal, tegasnya Senin (10/8/2020).

Muflih yang di temui usai sholat Zuhur, menambahkan, pihaknya tetap mendorong dan mengupayakan agar dana BPJS yang belum di bayar ssgera di selesaikan.

Sementara, Pimpinan Jasa Raharja, Hendrik mengatakan bahwa adanya lembaran yang tertera piutang ke RSU, namun tetap akan di bayarkan bila proses pengajuan berkas di lengkapi. Dijelaskannya, bahwa data tersebut di jadikan acuan pembayaran klaim yang di ajukan pihak RSU bukan berdasarkan jadwal kecelakaan tapi di hitung setelah selesai pengobatan.

Harapan saya masalah ini menjadi perbaikan dan tetap membuka akses bagi media untuk mencari informasi, kita tetap terbuka, tutupnya, Selasa, (11/8/2020).

Disatu sisi Hendrik menambahkan, agar pihak rumah sakit juga membuka aplikasi berbasis teknologi.

Agar dalam pelayanan bisa dengan baik tercover, ujar pria tambun yang menjadi penanggung jawab Jasa Raharja.

Pewarta: Zainul Hasibuan
Editor: Arif

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan