Laporan dugaan korupsi di RSUD Sibuhuan dihentikan 

  • Bagikan
Foto: Para pegawai RSUD Sibuhuan melakukan aksi mogok kerja, Rabu (15/5/2019). 
banner 468x60

PALAS | VALITO.id | Laporan polisi di Polres Tapsel dengan nomor R/LI/95/V/2019/Reskrim, tanggal 15 Mei 2019 lalu, perihal dugaan penggelapan jasa medis, honor tim akreditasi dan jasa BPJS TA 2017-2018 pada RSUD Sibuhuan, dihentikan. Berdasarkan surat ketetapan penyelidikan nomor SP.TAP/85/VII/2020/Reskrim, penghentian kasus tersebut ditetapkan pada 17 Juli 2020 lalu. 
Informasi yang diterima VALITO.id penghentian kasus dugaan korupsi di RSUD Sibuhuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, dipandang perlu untuk menghentikan penyelidikan dengan menerbitkan surat ketetapan penyelidikan. Hanya selang Empat hari, sejak dikeluarkannya surat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik/302/VII/2020/Reskrim tanggal 13 Juli 2020. 

Kasat Reskrim Polres Tapsel AKP Paulus Robert Gorby SIk yang dikonfirmasi, Kamis (7/10) mengaku penghentian kasus itu disebabkan tidak ditemukannya kerugian negara. Hanya sebatas temuan kesalahan administrasi. 

banner 336x280

Sesuai LHP Inspektorat Palas tidak ada temuan kerugian keuangan Negara, jadi tidak ada pengembalian, hanya temuan kesalahan administrasi, terang AKP Paulus lewat pesan Whatsapp. 

Selain itu kata Kasat, honor tenaga medis yang sempat terlambat juga sudah dibayarkan. 
Sudah dibayarkan, karena keterlambatan pembayaran ke tenaga medis, katanya singkat. 

Diberitakan sebelumnya, persoalan ini muncul berawal dari para pegawai di RSUD Sibuhuan melakukan aksi mogok kerja, Rabu (15/5/2019) lalu. Aksi mogok ini buntut dari kekecewaan pegawai dan petugas medis terkait jasa BPJS yang tidak diberikan. Akibat aksi mogok kerja tersebut pelayanan terhenti, ruang poly tutup, dan rawat inap pun terganggu pasien terlantar saat itu. Hanya ruangan UGD yang beroperasi.

Suasana rumah sakit plat merah ini mendadak sepi waktu itu. Bahkan, ruang Poly yang biasanya ramai melayani pasien terlihat sepi dari aktifitas. 
Tampak kertas karton dipajang rapi menghiasi didepan Rumah sakit. Tulisan-tulisan dalam kertas ini diyakini merupakan tuntutan pegawai.

Informasi yang dihimpun  aksi mogok kerja itu dampak dari sikap Manajemen Rumah Sakit berlaku semena-mena terhadap pegawai
Rumah Sakit. Hak-hak pegawai seperti jasa BPJS, honor tim akreditasi yang tak dipenuhi salah satu alasannya. 

Kami melakukan aksi mogok kerja ini atas kesadaran pribadi masing-masing. Inilah keluhan kami apa yang kami tulis di kertas karton ini, sebut salah satu pegawai RSUD yang turut mogok sambil menunjuk tulisan di kertas karton yang dipajang didepan rumah sakit tersebut saat itu.

Dalam kertas itu, jelas tampak para pegawai dan tenaga medis profesional menuntut hak. Baik layanan BPJS, medis umum dan honor tim akreditasi. 

Penuhi hak-hak kami. Bagikan jasa pelayanan BPJS. Bagikan jasa pelayanan medis umum. Bagikan jasa honor tim akreditasi, tuntutan yang tertulis dalam kertas manila tersebut. 

Selain ketiga poin itu, pegawai juga meminta manajemen RSUD agar melengkapi obat-obatan dan BHP agar pelayanan Rumah sakit tidak terpuruk seperti setahun terakhir ini. Lebih dari itu, pegawai juga meminta kepada Bupati agar mengganti Direktur RSUD Sibuhuan.

Dan saat itu, Direktur RSUD Sibuhuan dr Elni Rubianti saat dihubungi malam sebelum aksi tersebut mengaku tidak mengetahui akan adanya aksi mogok pegawai. Terlebih tidak adanya pemberitahuan ke pihaknya. 

Sampai sekarang, nggak ada masuk pemberitahuan apa-apa ke kami, ujar dr Elni lewat pesan Whattsapp.

Disinggung honor pegawai yang jadi pemicu aksi mogok, pimpinan rumah sakit ini mengaku sudah beres. Mulai honor sampaj TTP. Hanya saja pencairan BPJS saat ini masih proses. 

Saat ini lagi proses pencairan BPJS. Sudah proses penandatanganan dokter DPJP, tukas Direktur saat itu. (tan) 

Foto: Para pegawai RSUD Sibuhuan melakukan aksi mogok kerja, Rabu (15/5/2019).

banner 336x280
Penulis: tanEditor: Zainul Nst
banner 120x600
  • Bagikan