KPK Tahan 11 Anggota DPRD Sumut Yang Terduga Kasus Korupsi

  • Bagikan
Gedung KPK
banner 468x60

VALITO.ID | MEDAN | Hari ini kami akan sampaikan pengembangan penanganan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi memberi/menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019, sesuai rilis yang di berikan Ali Fikri ke rekan Media via What Apps, Senin (22/7/2020).

Dan Setelah melakukan proses penyidikan, KPK menahan 11 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 yaitu:

banner 336x280

1. SH (Sudirman Halawa, tidak dibacakan);
2. RPH (Rahmad Pardamean Hasibuan, tidak dibacakan);
3. MA (Megalia Agustina, tidak dibacakan);
4. IB (Ida Budiningsih, tidak dibacakan);
5. SHI (Syamsul Hilal, tidak dibacakan);
6. RN (Robert Nainggolan, tidak dibacakan);
7. R (Ramli, tidak dibacakan);
8. LS (Layani Sinukaban, tidak dibacakan);
9. JS (Japorman Saragih, tidak dibacakan);
10. JH (Jamaluddin Hasibuan, tidak dibacakan);
11. ID (Irwansyah Damanik, tidak dibacakan)

Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 22
Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di
Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Komisi

Pemberantasan Korupsi masing-masing :
a. Tersangka SH, R, SHI, ID,MA dan IB di Tahan di Rutan Cabang
KPK pada Gedung Merah Putih KPK
b. Tersangka RN,LS, JS,JH dan RPH di Tahan di Rutan Cabang
KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur.
4. KPK menetapkan status tersangka kepada sebanyak 14 Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau
2014-2019 pada 30 Januari 2020 yaitu :
1. SH (Sudirman Halawa, tidak dibacakan);
2. RPH (Rahmad Pardamean Hasibuan, tidak dibacakan);
3. N (Nurhasanah, tidak dibacakan);
4. MA (Megalia Agustina, tidak dibacakan);
5. IB (Ida Budiningsih, tidak dibacakan);
6. AHH (Ahmad Hosein Hutagalung, tidak dibacakan);
7. SHI (Syamsul Hilal, tidak dibacakan);
8. RN (Robert Nainggolan, tidak dibacakan);
9. R (Ramli, tidak dibacakan);
10. M (Mulyani, tidak dibacakan);
11. LS (Layani Sinukaban, tidak dibacakan);
12. JS (Japorman Saragih, tidak dibacakan);
5. Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari

Gubernur Sumatera Utara, GATOT PUJO NUGROHO, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sesuai fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 terkait dengan:
a. Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
b. Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan
2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara;
c. Pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah
Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh
DPRD Provinsi Sumatera Utara; dan
d. Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi
Sumatera Utara pada tahun 2015
6. Indikasi penerimaan:
Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat
bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik
bahwa 14 tersangka tersebut diduga menerima fee dengan jumlah
beragam dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho terkait
pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD
Provinsi Sumut.
7. Atas perbuatannya tersebut, 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut
periode 2009-2014 dan/atau 2014- 2019 disangkakan melanggar
pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUH Pidana.
8. Sedangkan, terhadap Gubernur Sumut dalam kasus ini (di luar
sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan
PN Tipikor Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn
tanggal 9 Maret 2017 dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan
denda Rp.250.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan. Ybs kemudian
mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017
menguatkan putusan PN. Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada
KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas
Sukamiskin, Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidananya.

Pewarta : Zainul Hasibuan 

Editor : Arif

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan