banner 728x250

KPK kembali tahan 2 mantan anggota DPRD Sumut

  • Bagikan
Gedung KPK. (Foto: Zainul Hasibuan)
banner 468x60

VALITO.ID | JAKARTA | KPK akan menyampaikan pengembangan penanganan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi memberi / menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan / atau 2014-2019.
Dari jumlah total 14 tersangka dalam perkara ini, KPK telah melakukan
penahanan terhadap 11 orang pada tanggal 22 Juli 2020.

KPK kembali melakukan penahanan terhadap 2 (dua) orang tersangka lain yaitu, AHH (Ahmad Hosein Hutagalung-tidak dibacakan) ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur M (Mulyani-tidak dibacakan) ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.
Dua tersangka ini ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020.

banner 336x280

Sebelum dilakukan penahanan, KPK memastikan keduanya telah mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Untuk satu tersangka lain, N (Nurhasanah, tidak dibacakan)
berdasarkan informasi yang di terima, setelah yang bersangkutan rapid test didapatkan pula hasil reaktif sehingga KPK melakukan penjadwalan ulang pemanggilan yang waktunya akan di informasikan lebih lanjut. KPK menetapkan status tersangka kepada 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 pada 30 Januari 2020.

Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji berupa uang yang diterima secara beragam antara Rp 377.500.000,00 sampai dengan Rp 777.500.000,00 dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho, terkait dengan Persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara tahun anggaran 2012 s/d 2014 oleh DPRD Sumatera Utara.

“Persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara,” sampai Jubir KPK melalui Poniter laporan ke pesan WhatApps rekan Media.

Di jelaskan Ali Fikri, pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan Penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015
Atas perbuatannya tersebut, 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penetapan 14 Anggota DPRD Provinsi Sumut ini merupakan tahap keempat. Sebelumnya, KPK juga telah memproses 50 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014-2019. Lima puluh orang tersebut kini sedang menjalani pidana masing-masing setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor
dengan hukuman rata-rata 4 hingga 6 tahun penjara.

Dalam proses penyidikan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 59 orang saksi dan telah dilakukan penyitaan uang
pengembalian dari para Tersangka dan Saksi senilai total Rp 3.732.500.000.

Pewarta : Zainul Hasibuan

Editor : Arif

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan