Ketua Fraksi PKB DPRD Palas: Anggaran tiap tahun diduga banyak menguap

  • Bagikan
Foto: Ketua fraksi PKB DPRD Kabupaten Padang Lawas, Arpin Hasibuan.
banner 468x60

PALAS | VALITO.ID | Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Padang Lawas (Palas), Arpin Hasibuan menduga banyak anggaran Pemkab Palas menguap setiap tahun. Kegiatan OPD masih banyak yang monoton. Dampaknya, kegiatan skala prioritas terhadap masyarakat terbengkalai.
Digambarkan Arpin Hasibuan, seperti dalam pembahasan KUA PPAS tahun 2022 ini, DPRD Palas juga melakukan rasionalisasi sebesar Rp.51 miliar lebih. Dan itu diduga bersumber dari anggaran kegiatan-kegiatan yang kurang menyentuh kepentingan rakyat.

Kegiatan yang monoton, rutin seperti koordinasi, itu itu saja kegiatan yang kita duga menguap. Sepantasnya, kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat lah yang harus diprioritaskan OPD, terang Arpin Hasibuan.

banner 336x280

Menurut anggota dewan dari Dapil IV ini, selama ini setiap kali penganggaran mulai dari penyampaian KUA PPAS hingga penyampaian R-APBD selalu berjalan mulus. Meski saran dan koreksi DPRD di setiap pembahasan tidak terakomodir dengan baik oleh eksekutif.

Untuk itu, kita berharap eksekutif mau bekerja sama untuk pembangunan padang lawas, terlebih dalam hal penganggaran yang pro rakyat, tukas ketua fraksi PKB.

Diketahui, anggaran dalam KUA PPAS yang disampaikan eksekutif sekitar Rp. 975.321 439.396, hanya Rp. 93 miliar yang dialokasikan untuk belanja modal.
Ketika dilakukan koreksi untuk efisiensi, ternyata banyak ditemukan anggaran yang tidak menyentuh kepentingan rakyat.

Patut diduga beginilah cara-cara eksekutif membuat anggaran yang lebih mudah menguap. Untuk itu, kita semua anggota DPRD Palas telah sepakat melakukan perubahan, meninggalkan pola lama. Dan konsisten tidak akan menyetujui anggaran jika hasil rasionalisasi yang disampaikan DPRD tidak diakomodir Pemkab Palas, tegasnya.

Paripurna pengesahan KUA PPAS R-APBD 2022 ditunda

Rapat paripurna pengesahan KUA LPAS R-APBD Kabupaten Padang Lawas tahun anggaran 2022 dapat dipastikan ditunda. Sesuai jadwal, rapat pengesahan itu harusnya dilaksanakan Rabu (13/10).
Penundaan itu, disebabkan pihak eksekutif belum bersedia mengakomodir hasil efisiensi koreksi legislatif. Langkahnya, masih akan dibahas ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ditunda, ya eksekutif masih menyesuaikan anggaran yang kita efisiensikan itu. Kemungkian minggu depan itu sudah final, kata Arpin.

banner 336x280
Penulis: tanEditor: Zainul Nst
banner 120x600
  • Bagikan