banner 728x250

Ini Peraturan Perundang-undangan atau Perbup nomor 37 Tahun 2019 yang dilanggar saat perekrutan perangkat desa

  • Bagikan
Ini Peraturan Perundang-undangan atau Perbup nomor 37 Tahun 2019 yang dilanggar saat perekrutan perangkat desa
banner 468x60

MEDAN | VALITO.ID | Adalah kronologis penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berawal dari surat penggumuman yang di sampaikan oleh panitia/ tim penjaringan perangkat Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kuala Hulu Selatan Kabupaten  Labuhanbatu Utara tertanggal 29 November 2019 yang di pasang di tempat tempat keramaian, dengan ini bisa diketahui tahap perekrutan perangkat desa di Desa Tanjung Pasir, yakni :

  1. Tanggal 02 s/d 07 Desember 2019 Penjaringan perangkat Desa Tanjung Pasir
  2. Tanggal 09 s/d Desember 2019 Penjaringan calon perangkat Desa Tanjung pasir
  3. Tanggal 16 s/d 20 Desember 2019 Pengajuan Kecamatan Kualuh Selatan
  4. Tanggal 23 s/d 27 Desember 2019 Rekomondasi Kualuh Selatan
  5. Tanggal 30 s/d 31 Desember 2019 Penerbitan SK oleh kepala desa.

Dari uraian tahapan perekrutan perangkat Desa Tanjung Pasir  yang di lakukan oleh panitia/Tim Penjaringan perangkat desa terdapat ke janggalan-kejanggalan yang terjadi seperti di kemukakan salah satu calon yang data nya lengkap tapi tidak di verifikasi untuk masuk adapun kejanggalan itu seperti, tidak ada nya seleksi yang jelas, seperti seleksi berkas, seleksi ujian tertulis atau intervew, adanya pelanggaran administrasi batas maximum usia yang bisa diloloskan, Perbup nomor 37 tahun 2019 yang menjadi acuan dalam hal perekrutan calon perangkat desa di sahkan tanggal 6 Desember tahun 2019, sedangkan calon penjaringan perangkat desa tanggal 2 Desember 2019 itu berarti perbup belum turun penjaringan sudah di mulai oleh tim seleksi dan ini adalah bentuk cacat hukum, tidak di umumkan hasil seleksi seperti yang di tuang dalam perbup nomor 37 Tahun 2019 pasal 17 ayat 3 g yakni, “mengumumkan hasil seleksi”.

banner 336x280

Berdasarkan hal ini banyaknya kejanggalan kejanggalan yang di tuturkan oleh Ismail munthe dan Khairul Fadli Lubis tanggal 27 April 2020 kepada awak VALITO.ID melalui telepon seluler.

Saat di konfrmasi lewat whatapps kepala dinas PMD belum ada tanggapan meski bukti dan surat telah di kirim lewat via wasshapp, hal senada juga di tuturkan Darwin Marpaung selaku sosial kontrol, berjalannya proses ini mengharapkan keadilan dan tindakan kongkrit untuk meninjau ulang hasil perangkat desa yang terkesan adanya unsur kecurangan dan moneypolitik disamping itu Darwin Marpaung menuturkan untuk mengusut semua yang terlibat dari rekrutman.

“Calon perangkat desa yang sarat dengan kecurangan serta membatalkan hasil dari SK perangkat desa se Kecamatan Kualuh Selatan dan 1 desa Kecamatan Kualuh Hulu yang sudah di lakukan serta melimpahkan segala pembiayaan yang di timbulkan oleh kegiatan perekrutan perangkat desa yang sudah dilakukan ini sesuai rekomondasi yang telah RDP komisi A dengan Camat Kuala Hulu Selatan, Dinas PMD dan kabag Hukum Labura,” ujar Darwin Marpaung.

“Dengan adanya ini, semoga secepatnya stackholder memperoses dari semua kejanggalan-kejanggalan ini dan harapan bisa membangun desa bisa terwujud,” harapnya.(Wil/Red)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan