Ini penjelasan Pemkab Labuhanbatu terkait 5 Nama ASN yang diajukan PDTH

  • Bagikan
Sekretaris Daerah Labuhanbatu, Yusuf Siagian.
banner 468x60

LABUHANBATU | VALITO.ID | Pemkab Labuhanbatu di bawah kepemimpinan dr Erik Adtrada Ritonga MkM telah merekomensasi PDTH kepada ASN yang terlibat kasus hukum menyangkut kewenangan selaku ASN dan sudah berkekuatan hukum tetap.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah, Yusuf Siagian menjawab Media tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang telah di tanda tangani sebanyak 5 orang. Dan kelanjutan masalah itu sudah ke BKPP agar segera melanjutkan ke BAKN.

Sudah saya tanda tangani dan akan segara di tindak lanjuti olah BKPP, coba konfirmasi ke Kaban, terangnya, Selasa (26/10) sebelum membuka rapat bersama OPD di kantor Bupati.

banner 336x280

Namun mengenai informasi bahwa pihak BKPP belum menerima surat rekomendasi tersebut seperti keterangan dari salah seorang pegawai.

Bila hal itu memang terjadi ,Sekda akan coba nanti coba saya cek, tutupnya.

Sebelumnya di himpun dari berbagai sumber Tqerkait pelaksanaan instruksi Mendagri tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat bagi ASN yang terlibat kasus hukum hingga saat ini belum ada tanda tanda akan di realisasikan. Dari beberapa sumber yang di konfirmasi mengatakan bahwa saat Labuhanbatu dipimpin PJ Mulyadi Simatupang telah meneken surat Rekomendasi agar para ASN yang terlibat kasus hukum segera di berhentikan.

Hal tersebut juga dikatakan Erna, Plt Kabid Pengadaan dan Pensiunan saat di konfirmasi membenarkan ada 5 nama yang sudah di rekomendasi untuk di proses PDTH dan akan diajukan ke BAKN. Namun proses itu terhenti karena adanya pergantian pucuk pimpinan di Kabupaten Labuhanbatu.

Ada lima nama yang sudah rekom PJ,tetapi setelah bupati definitif, masalah ini terhenti, ada nama Faisal dan Zefri, Tutur nya ringan Senin (25/10/21) di kantor BKPP.

Ketika ditanya apakah proses ini akan tetap di laksanakan atau berhenti, Erna mengatakan kembali kepada pimpinan dan pihaknya hanya mengajukan bila ada surat rekomendasi tersebut turun.

Ketika disinggung apakah mengetahui bahwa ada sanksi bagi Pejabat Pengawas Kepegawaian (PKK) bila tidak menjalankan intruksi Mendagri dan SKB tiga menteri, perempuan berkacamata tersebut mengatakan bahwa ada sanksi bagi pejabat yang tidak melaksanakan intruksi.

Ada sanksinya dan di sini jelas di atur, untuk tingkat kabupaten PPK adalah bupati, terangnya.

Sementara itu Plt Inspektorat, Ahlan saat di konfirmasi terkait apakah ada tebusan tentang PDTH yang sudah di tanda tangani Pj Bupati Mulyadi Simatupang beberapa waktu lalu, Ahlan mengatakan bahwa ada tebusan ke inspektorat ada 5 nama.

Ada 5 nama di rekom yang di tebuskan,siapa nama -namanya ,nanti akan di beritahukan, ucapnya singkat saat di temui dikantor bupati sebelum menghadap Sekda.

Disaat yang sama AH salah seorang ASN yang telah di berhentikan secara tidak hormat saat di tanya harapan dirinya terkait beberapa orang ASN yang kini masih berkerja di lingkungan Pemkab Labuhanbatu meski telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkrah).
Satu sisi pemkab harus konsisten, dan jangan melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga kesan ada tebang pilih.

Kalau saya berharap kepada pemerintah yang baru ini agar ada niat untuk membersihkan aparatur dari dalam dahulu. Itukan perintah berupa tugas bagi bupati untuk melakukan PDTH , jangan tebang pilih saya kok di pecat, mereka kok tidak di pecat, tantangnya.

banner 336x280
Penulis: RicoEditor: Zainul Nst
banner 120x600
  • Bagikan