FSPMI Sumut kembali akan gelar aksi penolakan Omnibus Law dan protes upah tidak naik untuk Tahun 2021

  • Bagikan
Penyampaikan Willy Agus Utomo, Ketua DPW. FSPMI Sumut kepada para wartawan, Selasa, (27/10) di Sekretariat DPW. FSPMI Sumut. (AB/valito.id)
banner 468x60

MEDAN | Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) menyatakan akan kembali turun aksi untuk menolak UU Omnibus Law dan memprotes keras rencana pemerintah yang tidak akan menaikan upah buruh tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenagakerja (SE Menaker) Nomor 14/11/HK.04/X/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Covid 19. Hal itu disampaikan Willy Agus Utomo, Ketua DPW. FSPMI Sumut kepada para wartawan, Selasa, (27/10) di Sekretariat DPW. FSPMI Sumut.

Menurut Willy, sapaan akrab Ketua DPW FSPMI Sumut itu, bahwa pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan kaum buruh Indonesia, dan hanya mementingkan kepentingan kalangan Pengusaha saja.

banner 336x280

Hak buruh terus dikebiri pemerintah, belum lagi protes kami terhadap Omnibus Law yang merugikan buruh. Kami juga harus menerima kabar buruk, upah buruh untuk Tahun 2021 tidak mengalami kenaikan, hal ini kami menolaknya dengan tegas dan segera melawan kebijakan yang tidak berprikemanusiaan tersebut, tegas Ketua DPW. FSPMI Sumut ini yang didampingi Sekretarisnya Tony R Silalahi.

Masih menurut Willy, jika kondisi kehidupan kaum buruh di Sumut sudah sangat memprihatinkan, nilai upah buruh di Sumut sangat jauh tertinggal dari daerah Industri lainya di Indonesia bila dievaluasi dengan data upah selama lima tahun.

Kami meminta agar Gubsu mengabaikan surat edaran Menteri Tenaga Lerja di maksud, dan tetap menaikan UMP dan UMK di Sumut untuk tahun 2021 sebesar minimal 8% dari nilai upah minimum Tahun 2020, Jelas Willy.

Lebih lanjut Willy menjelaskan, bahwa kenaikan upah minimum pada tahun 2021 justru akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, akibat terjadinya kenaikan daya beli kaum buruh. Tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid 19, sehingga tidak ada alasan Gubsu untuk tidak menaikan UMP dan UMK di Sumut pada 2021 mendatang.

Ditambahkan Willy, sedangkan bagi perusahaan yang tidak mampu menaikan upah bisa melakukan penangguhan, dan hal ini dibenarkan oleh Regulasi.

Tentu sangatlah tidak objektif bila semua perusahaan digenaralkan dikondisinya semua tidak mampu menaikan upah, papar Willy.

Ditempat yang sama, Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi menyikapi masalah tersebut, FSPMI Sumut sudah memutuskan melakukan aksi industrial pada, Senin 02 November 2020.

Massa aksi, berasal dari perwakilan buruh FSPMI Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhan Batu Raya dan Padang Lawas, dengan estimasi seribuan orang. Aksi dipusatkan di Kantor Gubernur Sumut dan Kantor DPRD Sumut, ujar Tony.

Kemudian, Tony melanjutkan,bdalam aksi nanti ada tiga poin tuntutan yang akan disampaikan yakni, meminta Presiden RI menerbitkan Perpu pencabutan UU Omnibus Law, meminta kepada Gubsu agar menaikan UMP dan UMK di Sumut sebesar 8% untuk tahun 2021, dan ketiga, selesaikan kasus kasus perburuhan di Sumut, pungkasnya.

Pewarta: AB/Sep
Editor: Zainul Nasti

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan