banner 728x250

Dugaan adanya pelanggaran HAM, Komite Muda Nusantara minta Komnas HAM selidiki terkait kasus pancoran

  • Bagikan
Pemukiman warga yang diduga dikuasai secara paksa.
banner 468x60

DKI JAKARTA | Kasus penggusuran warga Pancoran diduga masuk dalam kategori Pelanggaran HAM Berat. Warga mengalami kekerasan saat sedang berjuang mempertahankan hak atas tempat tinggal mereka satu-satunya. Peristiwa kekerasan yang terjadi pada malam hari, Rabu, 17 Maret 2021 tersebut setidaknya telah menyebabkan 23 orang warga Pancoran dan mahasiswa yang bersolidaritas mengalami luka-luka berupa luka karena lemparan batu, memar, sesak nafas karena gas air mata, luka robek, luka robek di bagian kepala, dan keseleo.

Adalah, Johan selaku Ketum Komite Muda Nusantara (KMN) mengatakan bahwa sebanyak 2000 lebih warga menjadi pihak yang terdampak langsung dan terancam kehilangan tempat tinggal. Terlanggar hak asasinya atas tempat tinggal yang layak akibat peristiwa ini. Dalam hal ini Komite Muda Nusantara (KMN) mengecam keras tindakan tersebut, menurutnya peristiwa kekerasan tersebut tidak perlu terjadi.

banner 336x280

“Apabila PT. Pertamina (Persero) dapat menghormati proses peradilan terkait sengketa kepemilikan lahan yang ada hingga ada penetapan eksekusi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang saat ini proses masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak menggunakan cara-cara brutal diluar kewenangan hukum dengan mengerahkan sekelompok orang yang diduga organisasi masyarakat(Ormas) tersebut,” ucap Johan, Rabu, (31/03) di Jakpus.

Dalam hal ini Pimpinan Komite Muda Nusantara (KMN), Johan menyatakan bahwa apabila merujuk pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menentukan batasan tegas bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
“Bukan oleh preman atau pihak swasta manapun,”ucap Johan lagi.

Bahkan menurut Johan, Warga Pancoran yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat menengah ke bawah, belum paham hukum dan tertindas sejatinya sedang mempertahankan hak atas tempat tinggalnya, yang mana pemenuhan hak atas tinggal sesungguhnya menjadi kewajiban Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, Pasal 11 Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2005, Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak, serta Pasal 19  Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang menjamin.

“Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur,” tambah Johan.

Rencananya Johan Cs akan menggelar aksi terkait permasalahan tersebut pada Senin, 5 April 2021 mendatang di Pertamina dan Komnas HAM. Agenda tersebut perihal meminta agar Komnas HAM  dan Ombusman RI segera turun tangan, menyelidiki dan memanggil Teuku Mirasfi, selaku Dirut PT Pertamina Training dan Consulting.

“Apakah ada pelanggaran HAM dalam kasus tersebut?,” tanya Johan.

Menurut Johan, selaku Akvitis Jakarta itu juga mengatakan, bahwa proses penggusuran paksa dengan disertai kekerasan dan intimidasi ini jelas telah mengabaikan musyawarah yang tulus, pencarian solusi dan berbagai ketentuan terkait syarat-syarat perlindungan bagi warga terdampak pembangunan yang diatur dalam Komentar Umum Nomor 7 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak (Pasal 11 Ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) (General Comment No. 7 on the Right to Adequate Housing (Article 11(1) of the Covenant).

“Selain itu, resolusi Komisi HAM PBB Nomor 77 Tahun 1993 (Commission on Human Rights Resolution 1993/77), telah menegaskan bahwa penggusuran paksa adalah ‘gross violation of human rights’ atau pelanggaran HAM berat. Terlebih kasus ini masih dalam proses sengketa,” tuturnya.

Bahkan Johan juga meminta agar Menteri BUMN Erick Tohir jangan diam terkait konflik di Pancoran Buntu II tersebut karena di duga aktor intelektual penyerangan terhadap masyarakat tersebut adalah Teuku Mirasfi, selaku Dirut PT.Pertamina Training dan Consulting.

“Maka saya meminta kepada Menteri BUMN agar segera mencopotnya,” pinta Johan.

Pewarta: Art
Editor: Zainul Nasti

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan