DPD KNPI Palas minta PT SSL tidak memperkeruh suasana 

  • Bagikan
Foto: Irham Habibi Harahap, Ketua DPD KNPI Palas.
banner 468x60

PALAS | VALITO.ID

Konflik lahan yang tidak kunjung usai antara masyarakat dengan pihak PT Sumatera Silva Lestari (PT SSL) masih menimbulkan banyak persoalan. Saling klaim terhadap lahan yang terletak di wilayah Kabupaten Padang Lawas. 
DPD KNPI Palas terus menyoroti konflik lahan tersebut. Dan baru-baru ini sudah menimbulkan kontak fisik yang menelan korban dari kedua belah pihak. Bahkan telah merenggut nyawa salah seorang petugas pihak PT SSL. 
Menurut Irham Habibi Harahap, ketua DPD KNPI Palas, beberapa pertemuan telah dilakukan antara masyarakat dan pihak perusahaan yang dimediasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Pihak Kepolisan Resort Padang Lawas dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palas.

banner 336x280

Malah DPRD Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Pansus dalam menyelesaikan sengketa lahan dan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Kendati demikian, titik temu sebagai bentuk penyelesaian akhir dari permasalahan ini belum juga ditemukan. Pada Jumat (19/11/2021) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi mediator dengan mengundang pihak masyarakat, perusahaan dan beberapa pihak terkait untuk meminta saran dan pendapat sebagai rekomendasi penyelesaian konflik yang akan dibawa dalam rapat paripurna. 

Hanya saja baik masyarakat dan perusahaan diminta untuk menahan diri agar konflik tidak berlarut dan menghindari terjadinya konflik di lapangan.

Khusus kepada perusahaan untuk tidak menyentuh tanaman masyarakat walaupun menurut klaim perusahaan, lahan tersebut berada di atas izin konsesi yang mereka kantongi sebelum permasalahan ini selesai.

“Namun hari ini kita menyanyangkan sikap dari PT SSL khususnya Bapak Muller Tampubolon sebagai komisaris yang mengeluarkan statement dibeberapa media bahwa tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan lahan/tanaman masyarakat atau dalam istilah penyerobotan. Sementara fakta di lapangan telah terang benderang adanya beberapa lahan yang dikelola telah musnah dan diduga memang benar adanya perusahaanlah dengan sewenang-wenang yang melakukan Tindakan tersebut,” terang Irham.

Untuk itu, Irham meminta perusahaan jangan lagi memancing suasana yang tidak baik dengan terus mengklaim lahan seluas 33.390 ha ijin yang diberikan. Serta mengaku tidak pernah melakukan tindakan penyerobotan dan pengelolaan saat ini yang dilakukan di lahan tidur seperti diungkapkan kemarin dalam rapat yang dimediasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

“Sikap diam masyarakat jangan dianggap tidak berdaya lagi atau tidak ada upaya dalam mempertahankan hak hidupnya. Namun masyarakat lebih taat pada kesepakatan sebelumnya dengan menganut azas kemanusiaan agar persoalan ini dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat selaku pemberi izin. Harusnya pihak perusahaan juga begitu, jangan membangun wacana baru dibeberapa media bahkan menyentuh tanaman masyarakat sampai persoalan ini tuntas. Dalih ijin yang dikantongi seharusnya saat ini jangan dijadikan sebagai alat klaim. Karena masyarakat sendiripun punya dasar kenapa mereka mengelola lahan tersebut. Kalau hal ini terus yang diumbar-umbar, kapan persoalan ini bisa selesai,” ujar Irham.

banner 336x280
Penulis: TanEditor: Zainul Nst
banner 120x600
  • Bagikan