banner 728x250

Dikonfirmasi terkait NUKS, Kepala SD 1102 Aek Buaton: Apa urusannya dengan pengelolaan BOS Saya 

  • Bagikan
Foto: Pelaksana Tugas Kepala SD 1102 Aek Buaton belum miliki NUKS, namun sudah mengelola dana BOS.(Tan)
banner 468x60

PADANG LAWAS | Menindaklanjuti sejumlah kepala sekolah yang belum memiliki NUKS (Nomor Unit Kepala Sekolah), diduga ada kesepakatan bersama dengan kepala dinas pendidikan. Sebab, tidak akan mungkin bisa cair, jika tidak ada persetujuan dari kadis. 
“Tidak mungkin bisa cair kalau tidak ada tekenan dari kepala dinas yang membawahi manajer BOS, itu kan sudah ada aturannya,” tukas kepala SD 1102 Aek Buaton Kecamatan Aek Nabara Barumun, Makmur Evendi yang dihubungi, Selasa (27/4). 

Kepala sekolah yang mengaku tidak bisa mengikuti diklat guna mendapatkan NUKS ini, terhambat umur. Dan sayangnya lagi, peraturan kesepakatan pengelolaan dana BOS sebagai dasar bisa mencairkan/mengelola dana BOS tidak bisa dibuktikannya. 

banner 336x280

“Apa urusannya dengan pengelolaan BOS saya, terlalu sibuk kalian,” ketus Makmur Evendi yang baru baru ini mengakui telah mencairkan dana BOS.

Terkait pengelolaan dana BOS pada SD Aek Buaton ini masih menggunakan nama Hati SPd, sebagai kepala sekolah yang lama terdaftar dalam dapodik. Tentunya ada regulasi pengelolaan dana BOS harus memiliki NUKS. 
Jika tidak konsekwensinya, kepala sekolah tidak bisa mencairkan/mengelola dana BOS. Dan juga menandatangani ijazah. Sayangnya, aturan permendikbud nomor 06 tahun 2018 tentang guru diberi tugas tambahan kepala sekolah berikut turunan juknisnya, tidak berlaku di Kabupaten Palas. 

“Aturan itu kan baru masuk ke palas,” kata pelaksana tugas kepala SD 1102 Aek Buaton ini. 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas (Palas), Hj Rosida Pulungan menanggapi pernyataan kepala sekolah Aek Buaton tersebut membantah adanya aturan kesepakatan antara kadis dengan kepala sekolah. Hanya saja, menurut Rosida, ada wacana pemerintah pusat memberikan kelonggaran waktu untuk memiliki NUKS hingga 21 Juni 2021. 

Anehnya, saat disinggung bukti aturan itu, hingga apa dasar pencairan dana BOS bagi kepala sekolah yang belum mempunyai NUKS, kadis tak bisa membuktikannya. Malah buru-buru mengakhiri komunikasi dengan alasan ada rapat urgent. 

“Udah dulu ya, ada rapat pembahasan penting ini, ya,” sebutnya memutus komunikasi.

Pewarta: Tan

Editor: Zainul Nasti

 

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan