Diduga tanpa perencanaan, jalan di Hotmix khusus buat Kepala BPKAD 

  • Bagikan
banner 468x60

PALAS | VALITO.ID

Jalan ke rumah pribadi kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Palas mulus dihotmix. Sebelumnya, jalan buntu yang khusus buat ke rumah kepala BPKAD ini sudah dirabat beton berkisar 2018 lalu. Tidak tanggung-tanggung, jalan yang diduga tanpa perencanaan itu menghabiskan anggaran APBD tahun 2021 sebesar Rp.497.709.000.

banner 336x280

Amatan VALITO.ID, masih banyak jalan pemukiman di kabupaten palas yang kondisinya perlu perhatian pemerintah. Namun, melihat jalan yang terkesan jalan pribadi menggunakan uang rakyat ini, seolah hanya mementingkan diri sendiri. 
Tidak sampai 300 Meter dari jalan utama Tanjung Baringin Simarulak, jalan ini buntu. Dan mentok didepan rumah kepala BPKAD, YNS. 
Disekeliling jalan kebun. Hanya satu rumah tampaknya sasaran jalan yang baru dibangun tahun 2021 ini. Yakni rumah kepala BPKAD YNS. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ahmad Yani Pohan yang dikonfirmasi belum menanggapi. Hanya mengarahkan, agar proyek jalan hotmix yang sudah selesai ini ditindaklanjuti melalui Kabid Bina Marga. 

Konfirmasi ke Kabid Bina Marga aja dulu ya, Saya sedang di Jakarta, sebut Kadis PU lewat pesan tertulis. 

Disisi lain, anggota DPRD Dapil Barumun Raja Parlindungan Nasution yang dikonfirmasi mengaku tidak ada usulan DPRD terkait jalan itu. Anggota Dewan fraksi PPP ini menduga, ini merupakan cara YNS mengobok-obok anggaran APBD, dengan mengatasnamakan Bupati. 
Diketahui, proses penganggaran itu harus melalui Musrenbang, Top Up, dan Pokir DPRD.  

Dan ini adalah top up, mengatasnamakan bupati untuk kepentingan pribadi, terang Raja Parlindungan. 

Digambarkannya, bukan jalan menuju rumah Kepala BPKAD saja, jalan menuju Kafe mantan Kadis PU HRH juga turut disinggung. Sebab, jalan ini juga terasa janggal, dimana pembangunannya hanya sampai lokasi kafe milik HRH. 
Padahal, jalan ini tembus ke jalan Karya Pembangunan, yang disekitarnya sudah banyak pemukiman. 

Ada oknum yang selalu mengatasnamakan bupati untuk menghabiskan anggaran itu, yang tidak tepat sasaran. Saat kita lakukan koreksi, lagi-lagi ada oknum yang menolak. Contohnya untuk anggaran 2022 ini sudah kita laksanakan efisiensi termasuk anggaran BPKAD, karena menurut kita di DPRD perlu percepatan pencapaian visi misi Bupati dan wakil bupati sesuai RPJMD kita. Oknum yang mengatasnamakan bupati ini, sepertinya tidak mendukung percepatan pembangunan yang tepat sasar, tukas Raja Parlindungan Nasution.

 

banner 336x280
Penulis: TanEditor: Zainul Nst
banner 120x600
  • Bagikan