Bupati Labuhanbatu di minta agar OPD konsisten dalam berkerja terutama pada peningkatan PAD

  • Bagikan
Rapat dengar pendapat antara Pansus LKPJ dan OPD.
banner 468x60

VALITO.ID | LABUHANBATU SELATAN | Laporan keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Labuhanbatu 2019 banyak di soroti, karena capaian PAD dan OPD tidak memahami akan tupoksinya. Hal itu terpapar dari laporan Panitia Khusus yang di bacakan saat sidang paripuran LKPJ Bupati Labuhanbatu 2019 di ruang paripurna dan juga di langsungkan secara Video Confrence, Kamis, (11/6).

Dalam laporan tersebut, menghasilkan kesimpulan, bahwa pemerintah daerah tidak konsisten dalam melaksanakan keputusan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

banner 336x280

Beberapa OPD dinilai memberikan laporan yang berbeda dengan yang tertera di APBD 2019 terutama angka dan nilai yang di sampaikan. Itu terungkap hasil penemuan anggota pansus di buku APBD saat rapat dengar pendapat antara Pansus LKPJ dan OPD.

Sisi lain yang di harapkan agar pihak BPK RI wilayah kerja Sumatera Utara di minta melakukan investigasi untuk melihat realisasi yang di lakukan dalam program untuk masyarakat. Karena hasil investigasi anggota Pansus banyak temuan yang akhirnya merugikan keuangan negara melalui salah satu pengelolaan dana Bumdes di 75 desa yang di duga bermasah.

Sementara, dari fraksi PDI P, Saptono yang juga anggota Pansus LKPJ membacakan hasil akhir pendapat pansus, bahwa capaian PAD sangat jauh dari harapan sehingga bupati di minta untuk melalukan evaluasi agar peningkatan kinerja dan PAD dapat tercapai sesuai asumsi yang ditargetkan.

Untuk PAD pajak non logam berupa galian tanah urug khususnya dari pembangunan jalan rel kereta api semestinya secara nyata dapat menjadi pemasukan buat daerah.

Sedangkan fraksi Gerindra, saat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan akhir memilih tidak membacakan laporan mereka di karenakan beralasan tidak hadirnya bupati dan tidak ada surat pemberirahuan apa alasan bupati tidak hadir di Paripurna LKPJ.

Hobol Zulkifli Rangkuti Kepala Dinas Bappeda Labuhan batu ketika di tanyakkan mengapa bupati tidak hadir atau ada alasan lain karena saat sidang paripurna tidak ada satu OPD yang hadir.

Hobol mengatakan bahwa OPD dalam agenda paripurna ini ikut memantau dari ruang persidangan kerja masing masing karena agenda paripurna menggunakan program aplikasi Zoom.
Dan selaku tim kerja aplikasi zoom untuk kegiatan rapat sesuai aturan protokoler kesehatan, Bupati Labuhanabatu ikut memantau jalan nya persidangan.

Bupati ikut memantau kegiatan paripurna melalui aplikasi zoom, hanya saat beliau di luar kota, ada tugas lain, terangnya.

Sebelum rapat di bubarkan ada intruksi dari Mat Noor Ritonga dari Fraksi PAN, bahwa agar besok mohon disampaikan bahwa LKPJ adalah pertanggungjawaban bupati, jadi kehadiran bupati disini sangatlah di uji dan penting. Menjawab iti Ahmad Muflih SH, MAP akan berkoordinasi akan kehadiran bupati.

Pewarta: Zainul Hasibuan
Editor: Arif

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan