Bahas rancangan Perda, Wabup Labuhanbatu ikuti sidang rapat paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu

  • Bagikan
banner 468x60

LABUHANBATU | VALITO.ID

Wakil Bupati Labuhanbatu Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM, mengikuti sidang rapat paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka membahas 1 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang bersifat pengaturan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu jalan SM. Raja Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan Kamis 3 Februari 2022.

banner 336x280

Wakil bupati Labuhanbatu menyebutkan sehubungan dengan surat bupati Labuhanbatu nomor: 188. 342/ 4941/HUK/ 2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal mohon pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah kami sampaikan kepada dewan yang terhormat.

Atas nama pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu saya mengucapkan Terima kasih atas dukungan yang luar biasa terutama kepada saudara Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat telah mengagendakan pembahasan ranperda pada persidangan hari ini. Ujar Wakil Bupati.

Selanjutnya wakil bupati Labuhanbatu menyampaikan nota pengantar atas rancangan peraturan daerah tersebut, yang mana bahwa, A. Rpjmd Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan di daerah yang mempunyai kedudukan strategis yaitu penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan peraturan daerah. Kemudian berdasarkan pasal 19 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun Adapun tahapan yang telah dilaksanakan kan yaitu mulai konsultasi publik rpjmd, nota kesepakatan rancangan rpjmd beserta DPRD, fasilitas rancangan awal rpjmd oleh Gubernur dan musrembang rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Kemudian sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan rpjmd menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan perangkat daerah dan dijabarkan setiap tahun ke dalam rkpd yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pembangunan Daerah, ujar Wabub.

Yang keempat ucap Wakil Bupati, bahwa berdasarkan pasal 71 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 disebutkan apabila penyelenggara pemerintah daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang rpjmd paling lambat enam bulan setelah Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dilantik maka angg

banner 336x280
Penulis: RicoEditor: Zainul Nst
banner 120x600
  • Bagikan