Anggiat Sitinjak bantah pernyataan pengacara HTR Tani Mandiri bahwa dirinya mafia peradilan

  • Bagikan
Foto: Anggiat Sitinjak selaku penerima kuasa pengurusan lahan yang bersengketa antara Efendi, Lim Beng Kiat alias Bahrum dan kawan-kawan dengan koperasi tani mandiri.(Basri)
banner 468x60

LABURA | Untuk Menuding perkataan yang di lontarkan oleh kuasa hukum HTR tani mandiri menyebutkan bahwa dirinya merupakan mafia peradilan ke pada awak media baru ini, Anggiat Sitinjak Ketua Koperasi Jasa Sumber Tani (KJST) Kecamatan Kualuh Ledong, Labuhanbatu Utara (Labura) membantah pernyataan pengacara HTR Tani mandiri yang langsung menyebutkan kalau putusan banding pengadilan tinggi medan tersebut ada campur tangannya.

Hal itu di ungkapkan Anggiat Sitinjak selaku penerima kuasa pengurusan lahan yang bersengketa antara Efendi, Lim Beng Kiat alias Bahrum dan kawan-kawan dengan koperasi tani mandiri, saat di gelar konfensi perss wartawan di kantor Koperasi Jasa Sumber Tani (KJST) di Air Hitam Selasa (22/6).

banner 336x280

Anggiat menjelaskan, dirinya adalah orang biasa mana bisa dia mengatur hakim dan mengatur putusan pengadilan dan di mana dia di bilang menjadi mafia peradilan.

Saya juga di tuding melawan hukum telah menerima salinan putusan pengadilan tinggi medan dan mengaplotnya ke media sosial sebelum para tergugat menerima salinan putusan banding, padahal sidang tersebut sudah di jelaskan di lakukan secara terbuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2021 dan saya menerima salinan itu pada tanggal 11 Mei 2021 dari kuasa hukum kami, dan saya rasa tidak ada kecurigaan kalau saya telah melakukan campur tangan menjadi mafia peradilan, ujar Anggiat

Tambahnya, pengenai perkataan kuasa hukum HTR Tani Mandiri menyebutkan perannya yang dinyatakan hanya sebagai saksi perkara sengketa lahan.

Dan tidak ada urusan saya, itu juga perlu saya jelaskan, kalau saya merupakan penerima kuasa atas mengurus lahan ini (Ependi CS) di mana saya harus tau sampai di mana permasalah sengketa lahan ini, karena saya yang akan bertanggung jawab apa yang terjadi di dalam lahan tersebut, makanya sekecil apapun informasi mengenai sengketa lahan Bpk ependi CS saya harus menerima informasinya, jelas Anggiat.

Dipaparkan Anggiat, mengenai kejanggalan yang di kuasai lahan yang di katakan oleh Ependi yang di mana di katakan oleh kuasa hukum mengatakan 16 diantaranya adalah anak anak, itu sudah salah besar. Sebab pada tahun 1993 lahan ini masih Di ganti rugikan atas nama suanto kepada hendry yang merupakan kakek dari 16 anak tersebut. Setelah pada tahun 2007 saat 16 orang yang di katakan anak anak itu sudah dewasa, barulah di ganti rugikan oleh Hendry (kakek) kepada 16 cucunya yang semuanya sudah berusia dewasa, dari mana di katakan kalau menguasai lahan masih anak anak yang sesuai di katakan oleh kuasa hukum HTR Tani Mandiri. Ucapnya Anggiat.

Di samping itu Anggiat juga berharap, nantinya kalau sengketa lahan ini ke tingkat makamah agung (MA) hendaknya para hakim bisa memutuskan kebenaran kalau putusan pengadilan negeri rantau perapat merupakan putusan yang benar

Dan bisa di kabulkan oleh hakim disana, kata Anggiat sambil berdoa.

Dari informasi yang di himpun, pengadilan tinggi medan telah mengeluarkan surat banding No.71/Pdt/2021/PT MDN memutuskan menerima permohonan pernyataan bading dari pembandiang semula tergugat, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor:54/pdt.G/2020/PN tanggal 22 Desember 2020 yang di mohonkan banding tersebut. (Basri)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan