Alasan dana kajian tidak ada, KLHS di Labuhanbatu diduga tak jelas

  • Bagikan
banner 468x60

LABUHANBATU | Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategi tahun anggaran 2020 di duga tidak jelas hasilnya, di karenakan program tersebut harus di selesaikan sebagai kajian bagi Badan Perencanaan Daerah untuk menyusun. RPJMD tahun 2021 dan di tuangkan dalam bentuk Perda.

banner 336x280

Dugaan itu sangat beralasan. di karenakan hasil kajian itu di tuangkan dalam bentuk buku yang di bagikan kepada instansi lain untuk menjadi pedoman dalam menyusun anggaran tahun 2021. Buku tersebut hingga saat ini belum di cetak.

Sorta Br Manurung menjawab rekan Media saat di konfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa buku tersebut tidak di cetak karena tidak ada anggaran, Padahal, KLHS adalah program wajib serta sudah di anggarkan sebelumnya APBD Tahun 2020.

Tidak di laksanakan karena tidak ada anggaran, tukasnya, seraya tidak menjawab saat di tanyakan buku KLHS dan mengatakan lebih baik bertanya ke Kepala Dinas selaku ketua Tim program KLHS.

Keterangan pendukung tidak adanya anggaran untuk mencetak buku KLHS juga dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Nassrullah, namun buku KLHS tetap akan di cetak. Terkait masalah anggaran seharusnya tanggung jawab Kepala Dinas.

Belum di cetak, dan benar memang tidak ada anggarannya, tetapi saya akan upayakan di cetak, ucapnya.

Saat disinggung, KLHS adalah program tahun 2020 dan artinya dananya sudah ada dalam APBD 2020 tetapi mengapa bisa tidak ada anggaran lagi.

Inikan suasana pandeni Covid dana itu bisa saja di potong, timpalnya.

Dan diketahui ada beberapa kegiatan lain di Dinas termasuk Retribusi, BBM, truck, betor masih juga belum maksimal pengelolaannya, tetapi Kadis terkesan memberi penjelasan kurang akurat serta tidak transparan,
sedang kebutuhan buku KLHS adalah merupakan bagian yang harus di ketahui masyarakat selaku bagian dari control sosial.

Hal itu juga di akui Hobol Zulkifli Rangkuti, Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Labuhanbatu saat berbincang di ruang kerjanya, Selasa (19/12). Menurutnya, KLHS merupakan salah satu pedoman untuk membuat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021 bersumber dari kajian tahun 2020 sebagian dan akan di sesuaikan juga dengan visi -misi Bupati terpilih.

Data RPJMD ada, tetapi belum terbukukan, itu dasar kita membuat APBD 2021. Namun bila ada statemen dari Instansi lain bahwa buku tersebut belum di cetak, itu di luar kewewenangan Bapedda, jelas Hobol, Selasa (20/12).

Terkait anggaran untuk KLHS 2020 apakah memang tidak ada atau ada hal lain, rekan Media mengkonfirmasi Kepala Dinas Keuangan Labuhanbatu, Indra Sila mengatakan bahwa anggaran setiap kegiatan di OPD tetap ada dan kalaupun untuk pengadaan buku KLHS tidak tercetak karena ketiadaan dana kembali kepada OPDnya bukan wewenang keuangan menjawabnya.

Semesti OPD yang mengetahui apa anggaran ada atau tidak, namun buku KLHS memang harus ada, agar masyarakat bisa tahu arah pembangunan daerah, tuturnya singkat seraya mengakui kalau Kajian Lingkungan Hidup salah satu ornamen pembuat APBD.

Pewarta: Rico
Editor: Zainul Nasti

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan