16 perangkat desa gugat tiga kepala desa ke TUN 

  • Bagikan
Foto: Bismar Parlindungan Siregar, kuasa hukum 16 perangkat dari tiga desa.(tan)
banner 468x60

PALAS (VALITO.id) | Tiga kepala desa di Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Palas digugat perangkatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini buntut dari persoalan perangkat masing-masing desa diberhentikan secara sepihak. 
Adalah kepala desa Sigorbus Jae, Kepala desa Hasahatan Julu, dan kepala desa Binabo Julu yang memecat semua perangkatnya. Persoalan ini jauh sebelumnya sempat dilaporkan untuk diselesaikan kepada Wakil Bupati. 

Namun sayang, tak ujung penyelesaian akan nasib dan hak para perangkat desa. Hingga akhirnya para perangkat desa kompak menggugat ketiga kepala desa ke PTUN. Asnan Tohar, Ahmad Bermawi Hasibuan dan M Amin Nasution mewakili 16 Perangkat Desa dari Desa Sigorbus Jae, Hasahatan Julu dan Binabo Julu ini mengatakan gugatan ke PTUN ini sebagai upaya mencari keadilan. Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian sebagai Perangkat Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ditujukan terhadap Imran Saleh Nasution selaku Kepala Desa Sigorbus Jae, Hermedi Aswardi Hasibuan selaku Kepala Desa Hasahatan Julu dan Sahmiran Siregar selaku Kepala Desa Binabo Julu di Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas (Palas) Provinsi Sumatera Utara. 

banner 336x280

Gugatan para Penggugat telah terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6 Mei 2021 dan 8 Mei 2021 lalu. Dengan Nomor Perkara 32/G/PTUN Medan (Perangkat Desa Sigorbus Jae), 33/G/PTUN Medan (Perangkat Desa Hasahatan Julu) dan 37/G/PTUN Medan (Perangkat Desa Binabo Julu). Sebelum Gugatan ini diajukan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap Objek Gugatan tertanggal 26 Februari 2021. Kemudian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009  tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”. 

Pada saat ini agenda persidangan mengenai perkara tersebut memasuki pemeriksaan pokok perkara di PTUN Medan, jelas ketiganya. 

Bismar Parlindungan Siregar SH MH selaku Kuasa Hukum dari 16 Perangkat Desa (Para Penggugat) dari Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas tersebut mengatakan bahwa Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan ke PTUN Medan dikarenakan Objek Sengketa dalam Gugatan berupa Surat Pemberhentian sebagai perangkat desa yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Desa Sigorbus Jae, Binabo Julu dan Hasahatan Julu) salah satu dasar. Dan alasan Gugatan ini tentang adanya tindakan Tergugat (Kepala Desa Sigorbus Jae, Hasahatan Julu dan Binabo Julu) mengeluarkan Surat Pemberhentian terhadap 16 perangkat desa tersebut telah melampaui kewenangan yang ada padanya (detournement de pouvoir). 

Cacat secara yuridis sehingga tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada khususnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan dibawahnya dan melanggar Azas Azas Pemerintahan yang baik. Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan tersebut akan kita buktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, ucap Bismar.(tan) 

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan