16 Elemen Serikat Buruh Sumut ancam demo besar, minta Gubsu Revisi UMP dan UMK se Sumut agar ada kenaikan

  • Bagikan
banner 468x60

MEDAN | Sebanyak enam belas elemen buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bermartabat Sumatera Utara (GEBBER Sumut) mengancam akan menggelar aksi besar besaran di bulan Desember 2020 mendatang.

Aksi ini sebagai bentuk penolakan buruh atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut untuk tahun 2021 yang tidak mengalami kenaikan yang juga berdampak kepada tidak naiknya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), sebut Willy Agus Utomo Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( DPW FSPMI) Sumatera Utara didampingi 16 Pengurus Serikat Buruh lainnya pada konfrensi perss Kamis ( 26/11) di Pendopo Lapangan Merdeka Medan. Kamis (26/11)

banner 336x280

Secara tegas kami, GEBBER Sumut menolak sikap Gubsu, yang terkesan tidai memiliki kepedulian terhadap nasib buruh di Sumut, kami menolak tidak ada kenaikan UMP, UMK dan UMSK di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, bentuk penolakan ini akan kami lakukan aksi industrial dengan mengerahkan massa Buruh sebanyak-banyaknya, tegas Ketua DPW. FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo di dampingi 16 Elemen buruh lain yakni, Tony R Silalahi (FSPMI Sumut), Hera Yunita Siregar (FSBSI Kikes), Jhonson Pardosi (KSBSI Sumut), Amin Basri (FSPI), M Amrul Sinaga (SBSU), Baginda Harahap (SBMI Sumut), Elfianti Tanjung (FSP Niba SPSI), Natal Sidabutar (Serbunas), Purwandi (KGB Peta), Parulian Sinaga (KBI), Donald Sitorus (KSBSI Fikep), Ahmad Albar (SBSI92), Awaludin Panel (PPMI), Adiono (SPKAHUT SPSI), Vicky Zebua (SBBI) dan Isrofi (SPLEM SPSI).

Masih menurut Willy Agus Utomo, jika alasan tidak naiknya upah untuk meningkatkan perekonomian, justru harus juga kita lihat bahwa dengan naiknya upah maka daya beli buruh juga aka naik, dan sangat berdampak positif kepada lakunya sejumlah produksi dan kebutuhan pokok lainnya yang dijual dipasar.

Sebaliknya jika alasannya untuk melindungi dunia usaha, tentu hal ini sangat tidak berkeadilan, sebab antara Buruh dan Pengusaha itu adalah satu kesatuan yang berhubungan erat dan berkaitan.

Pada kondisi Covid-19 seharusnya buruh yang menjadi prioritas untuk dilindungi karena lemah dan miskin serta paling rentan terdampak pendemi Covit-19. Sebaiknya pemerintah jangan hanya melihat satu sisi saja hanya kepentingan pengusaha, disaat ekonomi terpuruk, perusahaan bangkrut, kaum Buruh jugalah yang menjadi korban PHK dan dirumahkan secara massal bahkan hak-haknya tidak dipenuhi, ujar Willy.

Lebih lanjut Willy menerangkan, berkenaan dengan UMP, UMK, dan UMSK se-Sumatera Utara tahun 2021 yang akan segera ditetapkan dalam waktu dekat. Para buruh meminta kepada Edy Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara.

Agar menetapkannya tidak lagi mengacu kepada SE Menaker-RI yang sesat tetapi dilakukan berdasarkan konstitusi negara UUD 1945, UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun PP No. 78/2015 Tentang Pengupahan. Kami sangat berharap UMK/UMSK se-Sumatera Utara tahun 2021 bisa naik sebesar 8%, pungkasnya.

Sementara Hera Yunita Siregar dari F SBSI Kikes Sumut menambahkan, pihaknya menilai bahwa SE yang dibuat oleh Menaker-RI Ida Fauziah dan UMP Sumatera Utara tahun 2021 yang ditetapkan oleh Gubsu Bapak Edy Rahmayadi “cacat hukum dan tidak sah” karena mengangkangi ketentuan dalam UUD 1945, UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun PP No. 78/2015 Tentang Pengupahan dan dilakukan tanpa melalui proses pembahasan musyawarah mufakat dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara.

Pertanyaan kami, bagaimana mungkin sekelas Ida Fauziah dan Edy Rahmayadi yang merupakan Menaker-RI dan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tidak paham dengan hierarki hukum yang berlaku di Indonesia, jelas Hera.

Sedangkan Martin Silitonga dari SBSI 92, turut menyampaikan, bahwa saat ini GEBBER Sumut sudah melayangkan surat Penyataan Sikap nya ke Gubernur Sumatera Utara dan Instansi lainya terkait tuntutan para buruh di Sumatera Utara, adapun tuntutan para buruh dalam surat yang di edarkan para buruh yakni:
1. Agar Gubsu Edy Rahmayadi Membatalkan UMP Sumatera Utara tahun 2021 karena Cacat Hukum.

2. Agar Gubsu Edy Rahmayadi Menetapkan UMP,UMK dan UMSK tahun 2021 se-Sumatera Utara berdasarkan ketentuan hukum UUD 1945, UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan PP No. 78/2015 Tentang Pengupahan.

3, Agar Gubsu Edy Rahmayadi Menetapkan UMK Kota Medan tahun 2021 naik sebesar 3,33 persen berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota Medan.

4. Agar Gubsu Edy Rahmayadi segera turun tangan menyelesaikan kasus-kasus Ketenagakerjaan yang massif terjadi di Sumatera Utara dengan modus pendemi covid-19.

5. Agar Gubsu dan DPRD-SU mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan yang melanggar UU Ketenagakerjaan.

6. Agar Gubsu, DPRD-SU, Poldasu dan Kejati Sumut memperkuat fungsi Pengawas Ketenagakerjaan dengan menambah : kuantitas, kualitas, dan anggaran terhadap lembaga Pengawas Ketenagakerjaan maupun Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di Disnaker Sumatera Utara.

7. Agar Kadisnakersu melakukan penegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan pelanggar UU Ketenagakerjaan.

8. Agar Kapoldasu mengadakan Deks Ketenagakerjaan di Poldasu.

Terakhir Martin menambahkan.
Secara Nasional, mereka tetap meminta agar presiden Jokowi mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang makin memiskinkan kaum buruh.

Sumber: AB/Sept
Editor: Zainul Nasti

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan